Recent Posts

Jumat, 02 Desember 2011

Kebijakan Pusat


Kebijakan Pusat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No.NomorTahunTentang
1.11986PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

2.181998PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN

3.41998KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSUSUAN NASIONAL

4.301998PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

5.101999PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH

6.31999PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

7.71999AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

8.81999GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI

9.91999PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

10.1502000KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

11.92000PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

12.42000PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

13.12000PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI.

14.22000PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

15.32000KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN

16.52000KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK

17.62000PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENYELENGGARAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH

18.72000PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA

19.22001PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER BERBAHASA INDONESIA

20.12001PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA DI KOMPLEK KEMAYORAN

21.32001PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

22.42001LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH

23.52001PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING

24.62001PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA

25.22001PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER BERBAHASA INDONESIA

26.72001LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH

27.82001PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

28.92001PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

29.42002TIM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERMASUK PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002

30.12002PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH

31.22002PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT

32.32002PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

33.62002PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003

34.72002PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

35.82002Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

36.92002Penetapan kebijakan Perberasan

37.32003KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

38.12003Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

39.42003Pengkoordinasian Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

40.52003Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang Dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund

41.62003PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNANPROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK

42.22003Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke-9 Tahun 2003 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005

43.402004RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009

44.52004PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

45.12004PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

46.22004DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISIPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

47.32004KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU

48.72005RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004 2009

49.82005PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

50.92005PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

51.102005PENGHEMATAN ENERGI

52.112005PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

53.122005PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN

54.132005KEBIJAKAN PERBERASAN

55.142005LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF PENANGANAN MASALAH POSO

56.152005PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA

57.162005KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

58.42005PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

59.52005PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

60.62005DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

61.12005KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA

62.22005KEBIJAKAN PERBERASAN

63.32005PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI

64.72005DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

65.32006PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

66.52006KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

67.92006PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

68.22006PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

69.32006PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

70.42006PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2006

71.52006GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

72.62006KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

73.12006PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

74.12007PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)

75.22007PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH

76.32007KEBIJAKAN PERBERASAN

77.42007KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI KE DAERAH

78.52007PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

79.32010Program Pembangunan yang Berkeadilan

80.62011PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LIBYA

81.72011PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...