PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI
2.
18
1998
PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN
3.
4
1998
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSUSUAN NASIONAL
4.
30
1998
PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
5.
10
1999
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
6.
3
1999
PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI
7.
7
1999
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
8.
8
1999
GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI
9.
9
1999
PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
10.
150
2000
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
11.
9
2000
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
12.
4
2000
PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
13.
1
2000
PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI.
14.
2
2000
PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
15.
3
2000
KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN
16.
5
2000
KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK
17.
6
2000
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENYELENGGARAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH
18.
7
2000
PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA
19.
2
2001
PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER BERBAHASA INDONESIA
20.
1
2001
PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA DI KOMPLEK KEMAYORAN
21.
3
2001
PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
22.
4
2001
LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH
23.
5
2001
PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
24.
6
2001
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA
25.
2
2001
PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER BERBAHASA INDONESIA
26.
7
2001
LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH
27.
8
2001
PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
28.
9
2001
PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN
29.
4
2002
TIM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERMASUK PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002
30.
1
2002
PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH
31.
2
2002
PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT
32.
3
2002
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
33.
6
2002
PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003
34.
7
2002
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
35.
8
2002
Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
36.
9
2002
Penetapan kebijakan Perberasan
37.
3
2003
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
38.
1
2003
Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
39.
4
2003
Pengkoordinasian Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
40.
5
2003
Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang Dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund
41.
6
2003
PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNANPROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK
42.
2
2003
Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke-9 Tahun 2003 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005
43.
40
2004
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009
44.
5
2004
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
45.
1
2004
PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
46.
2
2004
DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISIPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004 2009
49.
8
2005
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
50.
9
2005
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
51.
10
2005
PENGHEMATAN ENERGI
52.
11
2005
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
53.
12
2005
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
54.
13
2005
KEBIJAKAN PERBERASAN
55.
14
2005
LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF PENANGANAN MASALAH POSO
56.
15
2005
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA
57.
16
2005
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
58.
4
2005
PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
59.
5
2005
PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL
60.
6
2005
DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
61.
1
2005
KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA
62.
2
2005
KEBIJAKAN PERBERASAN
63.
3
2005
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI
64.
7
2005
DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
65.
3
2006
PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
66.
5
2006
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
67.
9
2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
68.
2
2006
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
69.
3
2006
PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
70.
4
2006
PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2006
71.
5
2006
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
72.
6
2006
KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
73.
1
2006
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
74.
1
2007
PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
75.
2
2007
PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH
76.
3
2007
KEBIJAKAN PERBERASAN
77.
4
2007
KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI KE DAERAH
78.
5
2007
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
79.
3
2010
Program Pembangunan yang Berkeadilan
80.
6
2011
PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LIBYA
81.
7
2011
PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011
