DANZIG Republik: Undang-Undang Yang Tidak Berlaku Lagi

BERITA NEGARA THN 2011 » SEMUA
2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 •

tampikan instansi: [semua] (45) • [pilih instansi]

cData: 909.

Hlm: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

#	Instansi	Judul	BN	Diundangkan
01.	Keuangan 01/PMK.010/2011	Perubahan Permenkeu No 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor	1	04-01-2011
02.	Keuangan 02/PMK.05/2011	Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	2	04-01-2011
03.	Keuangan 03/PMK.06/2011	Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi	3	05-01-2011
04.	ESDM 1	Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak Dan Gas Bumi	4	05-01-2011
05.	Dalam Negeri 2	Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah	5	07-01-2011
06.	Perindustrian 02/M-IND/ PER/1/2011	Tata Cara Pengakuan Terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik Dan Elektronika Dari Lembaga Penilaian Kesesuaian Di Negara-Negara ASEAN	6	07-01-2011
07.	Kehutanan P.2/Menhut-II/2011	Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan	7	07-01-2011
08.	Dalam Negeri 3	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	8	10-01-2011
09.	Keuangan 04/PMK.07/2011	Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	9	10-01-2011
10.	Keuangan 05/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 2008 Yang Dialokasikan Dalam APBN TA 2011	10	10-01-2011
11.	Keuangan 06/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2007, TA 2008, Dan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN Thn Anggaran 2011	11	10-01-2011
12.	Keuangan 07/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2007, TA 2008, Dan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN Tahun Anggaran 2011	12	10-01-2011
13.	Keuangan 08/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 2006, TA 2007, Dan TA 2008 Yang Dialokasikan Dalam APBN Tahun Anggaran 2011	13	10-01-2011	-
14.	Keuangan 09/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN TA 2011	14	10-01-2011	-
15.	Keuangan 10/PMK.05/2011	Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri TA 2010 Sebagai Anggaran Belanja TA 2011	15	10-01-2011
16.	Kesehatan 028/PERMENKES/ PER/I/2011	Klinik	16	10-01-2011
17.	Keuangan 11/PMK.010/2011	Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah	17	12-01-2011
18.	Nakertrans PER.01/MEN/I/2011	Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	18	14-01-2011
19.	Dikbud 2	Ujian Sekolah Madrasah Dan Ujian Nasional Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011	19	17-01-2011
20.	PP&PA 01	Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender	20	17-01-2011
21.	BATAN 211/KA/XII/2010	Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan, Dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	18-01-2011	-
22.	Kehutanan P.03/Menhut-II/2011	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan TA 2011	22	18-01-2011
23.	Kehutanan P.04/Menhut-II/2011	Pedoman Reklamasi Hutan	23	18-01-2011
24.	Dalam Negeri 4	Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	24	19-01-2011
25.	Keuangan 12/PMK.03/2011	Perubahan Permenkeu No. 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga	25	19-01-2011
26.	Perdagangan 42/M-DAG/ PER/10/2010	Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan	26	19-01-2011
27.	Perdagangan 53/M-DAG/ PER/12/2010	Perubahan Permendag No. 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol	27	19-01-2011
28.	Perdagangan 54/M-DAG/ PER/12/2010	Ketentuan Impor Besi Atau Baja	28	19-01-2011
29.	Perdagangan 57/M-DAG/ PER/12/2010	Ketentuan Impor Barang Tertentu	29	19-01-2011
30.	Dikbud 3	Perubahan Permendiknas No. 31 tahun 2006 Tentang Unit Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Depdiknas Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendiknas No. 21 Tahun 2007	30	19-01-2011	-
31.	Pertahanan 01	Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan	31	20-01-2011
32.	Keuangan 13/PMK.011/2011	Perubahan Kelima Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor	32	24-01-2011
33.	Keuangan 14/PMK.03/2011	Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap	33	24-01-2011
34.	Keuangan 15/PMK.011/2011	Perubahan Ketiga Permenkeu No. 580/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya	34	24-01-2011
35.	Keuangan 16/PMK.03/2011	Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	35	24-01-2011
36.	Keuangan 17/PMK.03/2011	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	36	24-01-2011
37.	Keuangan 18/PMK.03/2011	Perubahan Permenkeu No. 76/PMK-03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri	37	24-01-2011
38.	Dalam Negeri 5	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011	38	24-01-2011
39.	Nakertrans PER.02/MEN/2011	Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	39	26-01-2011
40.	BATAN 212/KA/XII/2010	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Dan Angka Kreditnya	40	26-01-2011