PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002.
2.
III/MPR
2002
PENETAPAN PELAKSANAAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003
3.
II/MPR
2002
REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
4.
I/MPR
2002
PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI
5.
IV/MPR
2002
PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/1999 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6.
IV/MPR
2001
PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
7.
VIII/MPR
2001
REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI,KOLUSI,DAN NEPOTISME
8.
VII/MPR
2001
VISI INDONESIA MASA DEPAN
9.
X/MPR
2001
LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I TAHUN 2001
10.
III/MPR
2000
Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan
