PT PAL Produksi Kapal Perusak Kawal Rudal

PKR 10154 (Foto:Jakarta Greater)

 

PT PAL Indonesia akan mulai membuat satu unit kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 hasil kerja sama dengan Galangan  Kapal Damen Schelde, Belanda pada Januari 2013. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PAL Indonesia Eko Prasetyanto mengatakan PT PAL memiliki empat divisi usaha yaitu Kapal Perang, Kapal Niaga, Perbaikan dan Perawatan, dan Rekayasa Umum.

Divisi Kapal Perang ini memproduksi kapal perang yang mendukung alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan salah satu kontrak yang akan dikerjakan ialah kontrak kapal PKR senilai 7 juta euro dengan menggandeng Damen Schelde Naval.

“Kami juga akan mulai kerjakan pada Januari 2013 yakni kapal perusak rudal kerja sama dengan Damen. Kontraknya kami berdua, nilai totalnya 7 juta euro,” katanya saat ditemui Bisnis.com, baru-baru ini.
 

Eko menjelaskan mekanisme pembuatan kapal yang akan memperkuat alutsista Indonesia itu terdiri dari enam modul. Dari jumlah itu, dua modul akan dikerjakan di Belanda, sedangkan empat modul akan dikerjakan di Surabaya. Setelah semua modulnya selesai dibuat, nanti akan digabung dan disimulasikan.

Kontrak berskema joint production antara PAL Indonesia dan Damen ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Damen Evert Van den Broek pada awal Juni lalu.

 

Dalam kontrak, Damen memutuskan untuk mentransfer teknologi dalam konstruksi dan pembangunan Kapal PKR tersebut kepada PAL Indonesia. Kerja sama ini merupakan awal yang baik bagi industri pertahanan dalam negeri, khususnya bagi PT PAL dalam mengembangkan kemandirian alat utama sistem senjata.

Selain itu, kerja sama itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rencana induk revitalisasi industri pertahanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan mesin utama 2x diesel engine, 2x E Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan anti-serangan udara, anti-serangan kapal selam, dan anti-serangan kapal atas air.

Selain PKR itu, PAL Indonesia juga tengah membangun Kapal Cepat Rudal KCR-60 dan melakukan perbaikan atas Kapal Geomarine milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di sisi lain pada Divisi Kapal Niaga, fokus pasar diarahkan pada internasional, pengembangan model industri pelayaran nasional, dan pelayaran perintis bagi penumpang dan barang (kargo). Kapasitas produksi per tahun saat ini mencapai tiga unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan dua unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun. (bas)(Foto:indonesiandefense.blogspot.com)

PAL Indonesia dulunya bernama Marine Establishment dan diresmikan oleh Pemerintah Belanda pada 1939. Beralih nama menjadi Kaigun SE 2124 saat pendudukan Jepang dan setelah Indonesia merdeka dinasionalisasi menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL) hingga menjadi perseroan terbatas. Sekarang bernama resmi PT PAL (Persero) tanpa kepanjangan.

Adapun Damen Schelde adalah galangan kapal yang mendesain dan mengkonstruksi kapal angkatan laut dan kapal komersil.

Dibangun pada 1875 dan pada 2000 menjadi anggota Damen Shipyard Group. Grup ini terdiri dari lebih 30 galangan kapal besar. Grup ini membangun lebih dari 4.000 kapal komersil dan militer, saat ini didukung hampir 8.500 karyawan ahli dan omset tahunan hampir 1,5 miliar euro.

Bisnis

Spektakuler, bisnis PTDI tahun 2012 raih Rp8,2 triliun

“Berkat kerja keras seluruh jajaran karyawan dan manajemen serta perhatian Pemerintah, tahun ini kami mencatat kinerja bisnis yang bisa dikatakan spektakuler,”

Bandung, 22/11 (ANTARA News) – PT Dirgantara Indonesia (Persero) mencatat lompatan kinerja bisnis spektakuler dalam sejarahnya dengan memperoleh kontrak Rp8,2 triliun untuk  tahun 2012.    
“Berkat kerja keras seluruh jajaran karyawan dan manajemen serta perhatian Pemerintah, tahun ini kami mencatat kinerja bisnis yang bisa dikatakan spektakuler,” kata Kepala Komunikasi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Sonny Saleh Ibrahim kepada pers di Bandung, Kamis.
Sonny mengatakan, pencapaian nilai kontrak yang didapat PTDI tahun 2012 mencapai Rp.8,2 triliun, dan tercatat sebagai nilai kontrak terbesar yang pernah diperoleh PTDI selama ini. Nilai kontrak sebesar itu bahkan belum pernah tercapai sejak PTDI (dulu IPTN) berdiri.
Nilai kontrak tersebut ditegaskan Sonny sangat besar untuk sebuah perusahaan sekelas PTDI yang sebenarnya masih membutuhkan modal kerja sangat besar juga agar kontrak-kontrak yang diraih tersebut bisa dikerjakan sesuai pesanan yang masuk. “Terus terang, kami memerlukan modal kerja besar secepatnya,” katanya.
Selain itu, kata Sonny, kepercayaan para pemesan kepada PTDI tersebut bukan sesuatu yang mudah didapat karena seluruh jajaran karyawan dan manajemen telah bekerja keras dan menunjukkan tekad kuat membawa nama PTDI sebagai perusahaan kebanggaan bangsa lagi.
Sepanjang tahun 2012, PTDI selain bisa memenuhi pesanan-pesanan jumlah besar dan tepat waktu untuk komponen-komponen pesanan Airbus, termasuk komponen penting sayap tengah depan Airbus A380, juga kontrak pesawat siap pakai seperti NC212 dan CN235 patroli laut dari Korea Selatan.
Hal mendasar lainnya, ialah dukungan pemerintah terhadap PTDI menguat  sejak 2008, dengan terbitnya Perpres No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dan juga pada  dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di antaranya tentang pemberdayaan   industri pertahanan dalam negeri.
Dukungan dari pemerintah bertahap  dirasakan oleh PTDI, khususnya dalam pemesanan pesawat terbang maupun helikopter yang melimpah. “Tanpa adanya keberpihakan pemerintah terhadap industri strategis seperti halnya PTDI, kebangkitan industri kedirgantaraan mustahil dapat maju,” kata Sonny yang juga dikenal sebagai pakar roket di PTDI.
Pada tahun 2011, pemerintah memutuskan untuk merevitalisasi dan merestrukturisasi PTDI.   Menyambut program Pemerintah tersebut, PTDI mengajukan proposal rencana usaha untuk aktivitas program revitalisasi dan restrukturisasi tersebut dalam bentuk Penyertaan Modal Negara  (PMN).
Dijelaskan, ada dua bentuk PMN yang dibuat yaitu tunai dan bukan-tunai (cash dan non cash). Untuk yang non cash, PTDI meminta kepada Pemerintah agar hutang-hutang PTDI masa lalu dalam bentuk Soft Loan Agreement (SLA) dijadikan PMN, dan permohonan ini telah terpenuhi pada tahun 2012.
Untuk yang PMN cash, PTDI mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp2,2 triliun dan telah disetujui nilai Rp1 triliun akan dicairkan tahun 2012, namun  realisasi pencairannya masih tertunda, sisanya akan diberikan pada tahun 2013.
Kebutuhan pemberian PMN cash ini di antaranya adalah untuk peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi dan modal kerja, kebutuhan bisnis yang sedang ditunggu PTDI, demikian Sonny.
(T.E-004/)
Editor: Adi Lazuardi
sumber : antaranews.com

PTDI Garap Pasar Afrika

“Kami akan garap pasar Afrika, mengingat besarnya potensi pasar untuk produk-produk dirgantara sampai 20 tahun mendatang. Sekarang pun sebenarnya kami sudah dikenal di sana,”


BANDUNG, KOMPAS.com — PT Dirgantara Indonesia (Persero) menjadikan Afrika sasaran pasar ekspor produk-produknya sejalan dengan proyeksi kawasan benua hitam itu akan membutuhkan pesawat terbang baru dalam jumlah banyak sampai 20 tahun mendatang.
“Kami akan garap pasar Afrika, mengingat besarnya potensi pasar untuk produk-produk dirgantara sampai 20 tahun mendatang. Sekarang pun sebenarnya kami sudah dikenal di sana,” kata staf Divisi Komunikasi PTDI, IP Windu Nugroho, kepada wartawan di Bandung, Jumat (16/11/2012).
Ia mengatakan, kawasan Afrika merupakan pasar yang sangat terbuka bagi produk-produk PTDI, baik untuk bisnis pesawat itu sendiri maupun bisnis jasa perawatan pesawat serta bisnis terkait kedirgantaraan lainnya. “PTDI punya kompetensi dan kualitas bersaing pada bisnis itu,” katanya.
Windu menjelaskan, sejak 2007, sejumlah pesawat CN235 produk PTDI mulai masuk benua Afrika. Pada tahun itu, PTDI menyerahkan satu unit CN235 untuk Burkina Faso.
Saat ini, AU Burkina Faso telah mengoperasikan pesawat tersebut lebih dari lima tahun tanpa keluhan tentang kualitasnya.
Menyusul pembelian oleh Burkina Faso, pada November 2010 dan awal 2011, kembali PTDI menyerahkan masing-masing satu pesawat CN235 untuk Senegal sehingga ada dua CN235 di negara ini. Kini, sudah tiga unit CN-235 produk PTDI yang dioperasikan di Afrika.
Sejak berdiri pada 1976 hingga sekarang, PTDI telah memproduksi lebih dari 300 pesawat, baik sayap tetap (fixed wing) maupun helikopter (rotary wing).  Untuk produk Pesawat NC-212 di bawah lisensi CASA (sekarang Airbus Military), PTDI telah diproduksi lebih dari 102 unit, baik versi sipil maupun militer.
PTDI juga telah memproduksi sebanyak 122 helikopter NBO-105 di bawah lisensi MBB (sekarang Eurocopter Jerman). Sebagian besar helikopter tersebut dioperasikan oleh militer Indonesia.
Selain itu, PTDI juga telah memproduksi helikopter NBell-412 lebih dari 33 unit, ditambah NBell-412 EP tujuh unit di bawah lisensi Bell Helicopter Textron (USA), serta helikopter Super Puma 22 unit di bawah lisensi Aerospatiale (sekarang Eurocopter Perancis).
Produk CN-235 dari hasil kerja sama dengan CASA Spanyol yang dimulai sejak 1979 telah menghasilkan kurang lebih 260 unit dan telah tersebar di berbagai negara di dunia. Terbang perdana CN-235 dilakukan pada Desember 1983 dan mulai masuk pasar pada 1986.
PTDI juga telah menyerahkan dua unit CN295 (pengembangan CN235)  ke Kementerian Pertahanan beberapa bulan lalu dari total sembilan unit pemesanan. Pesawat CN295 ini merupakan pengembangan dari pesawat CN235 dengan menambahkan panjang badan pesawat sepanjang tiga meter.
Selain pesawat terbang, sejak 2002, PTDI mendapatkan pesanan komponen pesawat terbang, di antaranya komponen dari Airbus dan dari Boeing. Selain itu, PTDI sedang merancang bangun pesawat N 219, jenis pesawat  untuk penerbangan antarkota yang mampu mendarat di lapangan yang tidak dipersiapkan.
N219 yang disiapkan untuk menggantikan Twin Otter, selain mampu lepas landas dan mendarat dari lapangan-lapangan terbang kurang dari 500 meter, pesawat ini juga dapat bermanuver di daerah yang bergunung-gunung seperti di Papua.
Menurut proyeksi majalah kedirgantaraan terkemuka dunia, Aviation Week, pada 2011, Afrika memerlukan sampai 770 pesawat berbagai tipe dan jenis, jet maupun turbopropeller seperti CN235.
Afrika sangat memerlukan pesawat-pesawat sekelas ini mengingat keterbatasan operasional bandara setempat.
Kebutuhan akan pesawat-pesawat turboprop diproyeksikan mencapai 130 unit untuk penggunaan di berbagai negara di benua tersebut.
Lebih terperinci, Aviation Week mengemukakan kebutuhan pesawat-pesawat jet baru berkapasitas 61-120 penumpang sebanyak 120 pesawat, sampai 20 tahun ke depan.
Selain itu, kapasitas 30-120 kursi dibutuhkan lebih dari 220 pesawat, baik untuk mengisi celah bisnis penerbangan baru maupun sebagai pengganti pesawat-pesawat tua yang sekarang.

Sumber :

ANT

Editor :

Erlangga Djumena

sumber : kompas

Era Baru BUMN, Lokomotif Pertumbuhan Indonesia

Membangun bangsa dengan kemandirian pangan dan dukungan infrastruktur

BUMN / Persiapan pembuatan sejuta tabung bahan bakar    

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) dan swasta untuk membangun infrastruktur negeri ini. "Jika tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dengan peluang investasi yang sangat besar, tidak akan mencapai hasil setinggi-tingginya," kata Presiden dalam pidato kenegaraan di Jakarta, 16 Agustus silam.

Karena itulah, Kementerian BUMN menyatakan saat ini merupakan Era BUMN: Kerja, Kerja, Kerja. Dengan semangat ini diharapkan BUMN bisa menuju perusahaan efisien, bersih, dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Guna mewujudkan BUMN sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi tersebut, Kementerian BUMN memberikan arahan serta supervisi terhadap bisnis dan inovasi yang dijalankan oleh BUMN dalam membangun bangsa dengan kemandirian pangan, dukungan infrastruktur, serta prestasi di pentas global.

Era Pangan: Masuk BUMN Strategis
BUMN Pangan, yang terdiri atas PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog telah berada dalam satu barisan solid, tidak boleh saling sikut dan saling jegal. Mulai musim tanam akhir 2012, secara bersama-sama BUMN pangan meningkatkan penanganan Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Korporas (GP3K) menjadi 3,2 juta hektare. Program Yarnen alias bayar setelah panen ini akan meningkatkan produksi beras sampai 1,5 juta ton pada 2013.

Kios-kios keperluan pertanian yang selama ini dikelola sendiri-sendiri mulai diintegrasikan dalam sebuah sistem perkiosan terpadu. Dibentuk juga brigade hama di setiap kabupaten dengan petugas tetap, ahli, dan dilengkapi dengan alat serta bahan pemberantas hama.

Perum Bulog tahun ini mencatat prestasi besar dalam pengadaan beras. Sampai akhir September 2012, pengadaan beras sudah mencapai 3,2 juta ton. Hasil satu tahun ini sama dengan hasil dua tahun terakhir. Namun, tahun ini Bulog diperkirakan masih rugi lantaran harus mengikuti penetapan harga pemerintah.

Pembentukan holding pupuk PT Pupuk Indonesia juga memberi dampak besar. Bukan saja pelayanan kepada petani lebih terkoordinasi, tapi juga lebih efisien. Terbukti laba PT Pupuk Indonesia pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp1,15 triliun yang berarti naik dua kali lipat dari tahun lalu.

Era Baru Perkebunan: Sapi-Sawit
Untuk membantu pemenuhan daging nasional, BUMN memutuskan melaksanakan Program Sapi-Sawit dengan memelihara sapi di semua perkebunan kelapa sawit milik BUMN. Sebab, pelepah dan daun sawit bisa dijadikan pakanan ternak murah.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I hingga VII dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sudah menjalankan program tersebut. Akhir tahun ini diharapkan dapat menghasilkan 20 ribu sapi, dan 100 ribu sapi pada 2013. Jumlah itu akan terus ditingkatkan hingga mencapai 300 ribu sapi.

Meski bisnis inti bukan peternakan, PTPN dan RNI siap mengembangkan Program Sapi-Sawit ini guna membantu pemerintah mencapai target swasembada daging.

PT Berdikari sendiri diputuskan lebih fokus menangani peternakan di Sulawesi Selatan, Sumba, dan Nusa Tenggara Barat. PT Berdikari pun diprogramkan masuk dalam holding perusahan perkebunan untuk menangani program ini. Karena itu PT Berdikari harus melepas usaha yang tidak ada hubungannya dengan ternak, seperti asuransi dan bisnis meubel.

Keroyokan Karya: Contoh Kemauan Keras
BUMN tidak hanya memberikan dukungan dalam program swasembada pangan tapi juga penyediaan infrastruktur. Dengan kemampuan dana sendiri, lima BUMN bertekad membuat sejarah di Bali, terutama untuk mensukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013.

PT Jasa Marga Tbk, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya saat ini bekerja keroyokan untuk mewujudkan jalan tol pertama di Bali yang dengan indahnya dibangun di atas laut menghubungkan Tanjung Benoa, Bandara Ngurah Rai, dan Nusa Dua.

Inilah jalan tol yang akan tercatat dalam sejarah: dibangun hanya 14 bulan.  Rencananya jalan ini selesai April 2013 dan mulai dioperasikan Juli 2013 atau tiga bulan sebelum pelaksanaan KTT APEC.

PT Angkasa Pura Airports, nama baru dari PT Angkasa Pura I, juga tengah menyelesaikan pembangunan bandara baru Ngurah Rai. Bandara yang nantinya berstatus bintang lima ini akan selesai digarap pada Mei tahun depan, dan dioperasikan pada Juli, berbarengan dengan jalan tol.

Sedangkan PT Angkasa Pura II sedang memperluas Bandara Soekarno-Hatta yang dijadwalkan selesai akhir 2013. Baik Angkasa Pura I maupun II kini sedang membangun 20 bandara baru di seluruh Indonesia. Sebuah langkah agresif untuk pembangunan Indonesia.

Jago-jago Dunia dari Perbankan Indonesia
Peran BUMN di bidang perbankan pun tidak kalah menggembirakan. PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk adalah dua bank yang membawa nama Indonesia harum di pentas dunia. Perkembangan dua bank BUMN ini sangat membanggakan. Bahkan tingkat laba dua bank ini melampaui laba bank-bank besar Eropa sebelum krisis.

Tahun lalu, total aset Bank Mandiri telah mencapai Rp551,89 triliun dengan laba bersih Rp12,03 triliun. Sedangkan total aset BRI Rp469,9 triliun dengan laba bersih Rp14,87 triliun. Tahun ini capaian dua bank ini masih akan terus mengagumkan.

Dua bank BUMN tersebut telah siap menjadi bank regional. Pengalaman Bank Mandiri, BRI, dan BNI di Singapura membuktikan perlakuan yang tidak sama dengan bank-bank Singapura saat masuk Indonesia.

Terobosan di Garam, LEN, dan Rajawali
Meski skalanya kecil, PT Garam telah membuat terobosan sangat penting: membranisasi ladang garam. Tahun ini ladang garam seluas 100 hektare dipasang geomembrane sebagai uji coba. Hasilnya sangat nyata, produksi garam naik 40 persen dan mutunya menjadi semua premium. Tidak ada yang kualitas dua atau tiga. tahun depan, seluruh ladang milik PT Garam akan dipasang membran dari dana pinjaman bank.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang tahun lalu merugi Rp80 miliar, tahun ini bisa laba Rp250 miliar. PT RNI melakukan lompatan teknologi dengan menerapkan sistem pengairan drip, seperti yang dikembangkan Israel. Tahun depan sistem ini akan diperluas ke perkebunan PTPN yang mengelola 3.000 hektar tebu. Pada akhirnya seluruh pertanian tebu kering akan menggunakan sistem pengairan modern.

PT LEN Industri juga melakukan lompatan teknologi besar. Bersama PT Pertamina, LEN membangun industri hulu panel surya (solar cell). Inilah industri solar cell pertama di Indonesia. Rencananya, setelah pabrik ini beroperasi pada akhir 2013, seluruh jalan tol, lingkungan pabrik, lingkungan kantor, bandara, pelabuhan, dan perkebunan akan lebih banyak menggunakan solar cell yang diproduksi oleh BUMN.

Menguasai Dunia dengan Kedokteran Nuklir
Lompatan teknologi juga diterapkan PT Batantekno. Tahun lalu perusahaan ini masih rugi dan bahkan tidak punya harapan hidup. Tapi tahun ini Batantekno sudah punya jalan baru: kedokteran nuklir. Alhasil, harapan meraup laba pun kembali ada.

Setelah dunia melarang pengayaan uranium sistem tinggi, Indonesia justru berpeluang menguasai dunia dalam teknologi kedokteran nuklir. Ini mungkin setelah Dirut Batantekno Dr Yudiutomo Imardjoko menemukan teori baru pengayaan uranium sistem rendah.

Dunia mengakui Yuditomo merupakan satu-satunya orang yang mampu membuat radio isotop melalui pengayaan uranium sistem rendah. Ini sangat penting dalam kedokteran nuklir, karena setiap orang yang menjalani CT Scan atau MRI harus menggunakan cairan radio isotop agar kondisi tubuh bisa dilihat berwarna dan tiga dimensi.

Dengan penemuan baru itu, tahun ini Batantekno sudah mengekspor radio isotop ke berbagai negara, termasuk China dan Jepang karena belum ada negara yang mampu mengayakan uranium dengan sistem rendah.

Batantekno akan menguasai pasar dunia dengan masuk ke Amerika Serikat yang menyerap 60 persen isotop dunia. Namun karena jarak yang jauh, Batantekno akan mendirikan reaktor dan pengayaan uranium di Negara Bagian Virginia.

Didukung dengan barisan BUMN yang rapat, ekonomi Indonesia bertumbuh, masyarakat makin sejahtera, Indonesia tampil di pentas dunia.

Dahlan Iskan: Kepemilikan BatanTek di Perusahaan Patungan AS Kecil

“Uangnya tidak ada. Namun, bagi BatanTek itu bukan langkah maju melainkan meloncat. Itu membuat BatanTek terbang,”

BatanTek tidak memiliki kemampuan dana yang besar untuk berinvestasi pada perusahaan patungan tersebut
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan, kepemilikan saham PT Batan Teknologi di perusahaan patungan dengan Babcock & Wilcox, Amerika Serikat, untuk membangun kedokteran nuklir adalah minoritas.
Hal ini disebabkan perusahaan asal negeri Paman Sam itu membenamkan investasi lebih besar dibanding BatanTek.
“Mereka [BatanTek] minoritas, tetapi tipis. Perusahaan ini membutuhkan investasi yang besar, jadi mereka [AS] yang banyak,” tutur Dahlan ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, hari ini.
Menurut Dahlan, BatanTek tidak memiliki kemampuan dana yang besar untuk berinvestasi pada perusahaan patungan tersebut. Dengan demikian, Batantek hanya mendapatkan kepemilikan saham minoritas. Langkah kerja sama ini merupakan kemajuan yang pesat yang diprakarsai oleh Direktur Utama Batantek Yudiutomo Imardjoko.
“Uangnya tidak ada. Namun, bagi BatanTek itu bukan langkah maju melainkan meloncat. Itu membuat BatanTek terbang,” paparnya.
Dahlan mengakui, sumber investasi untuk pendirian perusahaan patungan itu berasal dari Eximbank senilai Rp1,7 triliun. Kendati hanya mendapatkan porsi kepemilikan minoritas, pihak AS menjanjikan BatanTek akan terus dilibatkan bila ada ekspansi ke Eropa.
Dahlan menuturkan, perusahaan patungan ini akan memproduksi produk nuklir kedokteran. Contohnya, bila seseorang ingin mendeteksi tubuhnya, maka ia akan dimasukkan ke alat pemeriksaan. Alat itu akan menyuntikkan cairan ke tubuh orang tersebut berupa radioisotop.
“Cairan itu adalah radioisotop. Cairan itu yang membedakan organ tubuh, sehingga ketika di-scan kelihatan nanti penyakitnya apa. Tanpa cairan itu tidak akan kelihatan,” tuturnya.
Cairan ini, lanjutnya, dapat mendeteksi jenis penyakit yang ada di dalam tubuh. Artinya, seseorang tidak perlu lagi meraba penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Misalnya, penyempitan pembuluh darah, dengan cairan radioisotop maka akan terlihat penyakitnya.
Dahlan mengakui dirinya menyetujui prinsip pembentukan perusahaan patungan tersebut.
Penulis: Antara/ Ayyi Achmad Hidayah

sumber : beritasatu.com

Optimisme Habibie 2018 Penerus Pesawat N-250 Akan Hadir

Presiden Ke-3 Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie (B.J Habibie) kian mantap menumbuhkan kembali industri penerbangan Indonesia. Optimisme Habibie itu didukung dengan banyaknya orang Indonesia yang memiliki pengalaman dalam industri penerbangan.

Berbekal pengalaman dan keahlian putra-putri Indonesia dalam teknologi dan industri penerbangan, Habibie yakin dalam lima tahun mendatang Indonesia bisa menghadirkan pesawat yang melebihi N-250.

Pesawat N-250 (foto : merdeka.com)

"Banyak anak-anak kita, yang di luar negeri juga memiliki pengalaman dalam industri penerbangan. Saya perkirakan tahun 2013 akan mulai (perkembangan industri penerbangan Indonesia), Insya Allah tahun 2018 kita akan memiliki pesawat yang lebih baik daripada N-250," kata Habibie di sela-sela acara Peringatan 50 Tahun pendidikan Teknik Penerbangan Institut Teknologi Bandung, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).

"Kita akan melihat kembalinya N-250, tapi tentu yang lebih canggih dan perusahaannya juga telah dibentuk," lanjut Habibie.

Sementara itu, untuk kembali membangun undustri penerbangan Indonesia, Habibie berharap pemerintah melaksakan dan melanjutkan proses yang nantinya akan dijalani. "Lanjutkan apa yang sudah kita mulai supaya bisa lebih baik daripada sebelumnya, serta harus mengamankan supaya produk dalam negeri lebih baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Habibie saat ini tengah berusaha membangun kembali "kerajaan" penerbangan dengan pengetahuan teknologi yang dimilikinya. Pria berusia 76 tahun ini mendirikan perusahaan dirgantara PT Ragio Aviasi Industri (RAI) yang dibentuk bersama PT Ilhabi Rekatama dan PT Eagle Capital.

Dalam manajemen PT RAI, Habibie dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisaris. Melalui perusahaan tersebut, Habibie berusaha mengembangkan kembali rancangan pesawat N-250 yang data-datanya saat ini masih dimiliki bangsa Indonesia.

Pesawat N-250 adalah pesawat regional komuter turboprop rancangan asli IPTN (Sekarang PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini merupakan primadona Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dalam usaha merebut pasar di kelas 50-70 penumpang dengan keunggulan yang dimiliki di kelasnya (saat diluncurkan pada tahun 1995).

Sayangnya N-250 yang menjadi bintang pameran pada saat Indonesian Air Show 1996 di Cengkareng, harus dihentikan produksinya setelah krisis ekonomi 1997.

Lee: Produk Pertahanan RI-Korsel Berkelas Dunia

Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengatakan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang terus meningkat di berbagai bidang merupakan wujud pemahaman kedua negara atas posisi penting masing-masing. Indonesia merupakan mitra penting Korea Selatan dengan penduduk mencapai 253 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan pesat.

"Pada tahun 2008 dan 2011 kedua negara menghadapi krisis moneter, dan bekerja sama mengatasi krisis, kini kedua negara menikmati perkembangan demokrasi dan juga mencapai perkembangan kerja sama ekonomi," katanya dalam upacara pemberian tanda jasa Bintang RI Adipurna dari pemerintah Indonesia di Nusa Dua, Bali, Kamis sore.

Lee mengatakan hubungan kerja sama antara kedua negara demikian erat, termasuk komitmen pemerintah Korea Selatan saat terjadi krisis ekonomi pada 2008 dan 2011 yang meminta pengusaha Korea Selatan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja asal Indonesia.

KFX, Salah satu proyek kerjasama pertahanan RI dan Korsel (Foto:defence.pk)

Presiden Korea Selatan ke-17 itu mengatakan di masa mendatang hubungan kerja sama antara kedua negara akan semakin erat dan menguntungkan kedua negara. "Kalau saya berbicara hubungan kedua negara bukan hanya kerja sama antara dua negara namun ini adalah kerja sama dari hati ke hati," katanya.
.
Sementara itu, Presiden Lee Myung-bak mengatakan saat ini salah satu kerja sama penting antara kedua negara adalah kerja sama di bidang industri pertahanan. Ia berkeyakinan pada masa mendatang produk yang dihasilkan dari kerja sama kedua negara dalam produk pertahanan akan menjadi salah satu produk kelas dunia.

"Saya berkeyakinan di masa mendatang produk yang akan kita hasilkan merupakan produk kelas dunia," ujarnya.

Sebelum acara penyerahan penghargaan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan bilateral dan menyaksikan penandatangan kerja sama kedua negara di bidang pengembangan kendaraan ramah lingkungan.

Kerja sama tersebut ditandatang oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Ilmu Pengetahuan dan ekonomi Korea Selatan Huk Suk-ung.

Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis nilai perdagangan Indonesia dan Korea Selatan dapat mencapai 100 miliar dolar AS pada 2020, berdasarkan sejumlah kerja sama yang saat ini sudah disepekati maupun tengah dirintis oleh kedua negara.

"Di bidang ekonomi nilai perdagangan kedua arah meningkat dari 11 miliar dolar AS pada 2007 menjadi 30 miliar dolar AS pada 2011. Saya berkeyakinan target 50 miliar dolar AS pada 2015 dan 100 miliar dolar AS pada 2020 akan tercapai," kata Presiden Yudhoyono.

Kepala Negara mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Lee, terdapat 25 kesepakatan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi, pendidikan, riset dan teknologi serta industri pertahanan

Usai menerima kunjungan kepala negara Korea Selatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan PM Thailand Yingluck Sinawatra dan melakukan pembicaraan bilateral sekitar 30 menit.

Wamenhan: Kehadiran RUU Kamnas Bukan Untuk Mengembalikan Tentara di Era Politik dan Kekuasaan

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kehadiran Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) bukan untuk mengembalikan tentara di era politik atau era kekuasaan. RUU ini hadir untuk mengintegrasikan dan mengkorelasikan tiga belas Undang Undang yang sudah ada saat ini dalam rangka memperkuat keamanan nasional.

“RUU Keamanan nasional juga diperlukan untuk menguatkan kultur kelembagaan dalam proses demokratisasi yang mengedapankan kepentingan nasional”, jelas Wamenhan saat menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Publik dengan tema “Menegakan Supremasi Sipil dan Kedaulatan NKRI dalam RUU Keamanan Nasional”, Selasa (9/10) di Gedung DPR, Jakarta.

Wamenhan lebih lanjut menjelaskan bahwa permasalahan keamanan nasional bukan hanya milik wilayah kementerian/institusi keamanan, tapi merupakan peran integrasi semua komunitas nasional. Sehingga, Keberadaan RUU Kamnas ini diperlukan sebagai UU sistem yang mengintegrasikan penyelenggaraan Kamnas secara komprehensif.

Menurut Wamenhan, ada peran utama masyarakat sebagai subyek dalam penyelenggaraan keamanan nasional sebagai pemberdayaan kekuatan, sehingga RUU Kamnas ini dapat disebut collective response to protect country.

Sementara itu terkait dengan keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN), Wamenhan menjelaskan bahwa DKN yang nantinya berada di bawah Presiden tidak memiliki wewenang operasional, apalagi mengerahkan tentara seperti yang disebutkan berbagai pihak.

DKN didalamnya terdiri dari kelompok masyarakat sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan pejabat pemerintah sebagai anggota tetap. DKN tugasnya hanya mengelola, menyimpulkan dan menyerahkan kepada Presiden untuk dapat dipakai dalam mengambil keputusan politik dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan nasional.

Wamenhan berharap adanya soliditas persepsi dari jajaran pemerintahan baik di Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian beserta simpul kekuatan nasional lain agar ada pemahaman yang sama dalam pembahasan RUU Kamnas ini.

Selain Wamenhan, diskusi yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menghadirkan dua pembicara lainnya yaitu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj. Hadir pula Ketua Fraksi PKB yang juga Anggota Pansus RUU Kamnas Marwan Ja'far.

UU Industri Pertahanan Dongkrak Industri Alutsista Lokal

Mayjen TNI Hartind Asrin
(Foto: Media Indonesia)

Undang-Undang Industri Pertahanan yang baru disahkan oleh DPR baru-baru ini akan mampu mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri, kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin. Selain itu, UU Industri Pertahanan memberikan jaminan pembelian alustsista oleh pemerintah.

"UU ini untuk kemandirian alutsista, sehingga nanti kondisi industri pertahanan di matra darat, laut, maupun udara mampu memenuhi kebutuhan. Kalau belum, kita lakukan alih teknologi ataupun trade off," ujar staf ahli Menhan bidang keamanan ini.

Selama ini yang dikhawatirkan industri pertahanan adalah masalah konsistensi pembelian dari pengguna. Dalam UU tersebut, pemerintah juga berkewajiban menyuntikkan dana kepada industri pertahanan milik negara jika industri tersebut memiliki kendala finansial.

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, pengesahan UU Industri Pertahanan dan UU Veteran merupakan kado ulang tahun TNI dan veteran. UU ini dibuat sebagai landasan hukum pengembangan industri dan UU Industri Pertahanan yang nantinya berlaku adalah untuk mengatur semua pemangku kepentingan (stake holder) dalam industri pertahanan.
 

RUU Kamnas Tidak Untuk Menempatkan TNI dalam Politik dan Kekuasaan

Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kehadiran RUU Keamanan Nasional (Kamnas) bukan untuk mengembalikan TNI di era politik atau era kekuasaan. RUU ini hadir untuk mengintegrasikan dan mengkorelasikan tiga belas Undang Undang yang sudah ada saat ini dalam rangka memperkuat keamanan nasional. RUU Keamanan nasional juga diperlukan untuk menguatkan kultur kelembagaan dalam proses demokratisasi yang mengedepankan kepentingan nasional.

Wamenhan lebih lanjut menjelaskan bahwa permasalahan keamanan nasional bukan hanya milik wilayah kementerian/institusi keamanan, tapi merupakan peran integrasi semua komunitas nasional. Sehingga, Keberadaan RUU Kamnas ini diperlukan sebagai UU sistem yang mengintegrasikan penyelenggaraan Kamnas secara komprehensif.

Wamenhan berharap adanya soliditas persepsi dari jajaran pemerintahan baik di Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian beserta simpul kekuatan nasional lain agar ada pemahaman yang sama dalam pembahasan RUU Kamnas ini.

Keberadaan Dewan Keamanan Nasional

Sementara itu terkait dengan keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN), Wamenhan menjelaskan bahwa DKN yang nantinya berada di bawah Presiden tidak memiliki wewenang operasional, apalagi mengerahkan tentara seperti yang disebutkan berbagai pihak.

DKN didalamnya terdiri dari kelompok masyarakat sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan pejabat pemerintah sebagai anggota tetap. DKN tugasnya hanya mengelola, menyimpulkan dan menyerahkan kepada Presiden untuk dapat dipakai dalam mengambil keputusan politik dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan nasional.

Investor Asing Bisa Buka Industri Pertahanan di Indonesia

Indonesia telah membuka peluang bagi perusahaan asing masuk untuk industri pertahanan. Syaratnya, perusahaan itu harus mengandeng  perusahaan dalam negeri untuk memproduksi peralatan pertahanan dan militer.

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menyatakan, kepada perusahaan penerbitan, penelitian dan perusahaan konsultan global, Oxford Business Group (OBG) di Jakarta belum lama ini menyatakan aturan baru tersebut, yang berarti sekarang perusahaan asing sudah bisa bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri.

"Waktu yang lalu,  sektor pertahanan Indonesia tertutup bagi investor asing sementara dengan peraturan baru ini memungkinkan investor luar negeri untuk masuk ke sektor ini melalui kerjasama," tuturnya.

Yusgiantoro berbicara dengan OBG sebagai bagian dari penyusunan hasil penelitian untuk Laporan: Indonesia 2013,  tentang panduan kegiatan ekonomi negara Grup dan peluang investasi yang disusun dengan bantuan penelitian dari BKPM, Kamar Dagang Indonesia & Industri (KADIN), Lubis Santosa & Maramis dan Pricewaterhouse Coopers (PWC).

Laporan ini akan mencakup panduan sektor-per-sektor secara rinci untuk investor asing, di samping berbagai wawancara dengan para pemimpin politik, ekonomi dan bisnis yang paling menonjol.

Dana sebesar US$ 15 milyar  telah dialokasikan untuk produksi peralatan pertahanan di  dalam negeri lima tahun ke depan

Menteri mengatakan, prioritas pemerintah adalah untuk menghasilkan industri pertahanan manufaktur yang akan memproduksi peralatan militer secara lokal bila memungkinkan, dengan memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan tersebut dialihkan kepada tenaga kerja lokal selama usaha kerjasama  berlangsung.

"Dana sebesar US$ 15 milyar  telah dialokasikan untuk produksi peralatan pertahanan di  dalam negeri lima tahun ke depan," katanya.

"Pembelian peralatan militer dari luar negeri juga diperbolehkan dengan syarat alih teknologi yang tepat dijamin sepenuhnya. Yang penting bagi kami adalah setiap kesepakatan militer yang kami tandatangani  dengan pemerintah asing harus memastikan adanya alih pengetahuan berkelanjutan."

Beliau menyoroti perusahaan patungan negara dengan Korea Selatan untuk memproduksi tiga kapal selam yang akan memastikan Indonesia secara bertahap mengambil peran yang lebih besar sebagaimana proyek  tersebut bergulir.

"Kapal selam pertama akan dibangun di Korea Selatan, yang kedua akan dibangun di bawah skema usaha patungan (joint venture) antara Indonesia dan Korea Selatan, sementara kami berharap bahwa kapal selam ketiga akan sepenuhnya dibangun di Indonesia oleh Galangan Indonesia, PT PAL," katanya. (Eko Sutriyanto).

Sumber: Tribunnews

RUU Industri Pertahanan: Tidak Ada Lagi Agen dalam Pengadaan Alutsista

Kementerian Pertahanan mengklaim jika disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, maka RUU Industri Pertahanan akan memangkas habis agen dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Indonesia. "Salah satu tujuannya memang untuk menghalangi agen yang merugikan negara," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin saat dihubungi oleh Tempo, Rabu, 19 September 2012.

Dia meminta masyarakat tidak langsung curiga dengan RUU ini. Sejumlah pihak misalnya mempersoalkan rencana pengalihan tanggungjawab pembinaan industri pertahanan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi ke Kementerian Pertahanan. Ada yang menganggap rencana itu akan kembali membuka peluang para purnawirawan TNI untuk berbisnis. "Pengalihan itu hal yang wajar, orang militer lebih paham masalah-masalah militer," kata Hartind.

Deretan Panser Anoa produksi PT Pindad

Hartind mengakui bahwa sejumlah pasal dalam RUU Industri Pertahanan masih perlu dibahas lebih lanjut. "Belum final, masih ada banyak masukan lain terkait hal itu," kata dia. RUU ini sendiri merupakan inisiatif DPR dan rencananya disahkan Desember 2012 depan. 

Libatkan TNI dalam Industri Pertahanan

---

Rencana pemerintah mengalihkan tanggung jawab pembinaan industri pertahanan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Kementerian Pertahanan dinilai positif. Dengan perubahan ini, maka industri pertahanan tidak dibebani kewajiban untuk menghasilkan profit dan dividen semata.

 "Industri pertahanan harus dikembalikan pada bisnis intinya, dan tidak boleh dibebani lini produksi lain,"  kata Andi Widjajanto, pengamat pertahanan Universitas Indonesia, Rabu, 19 September 2012. Apalagi, katanya, pasar untuk industri macam ini amat spesifik.

Andi kemudian mencontohkan bisnis PT. Pindad yang terpaksa mengembangkan produksi mobil listrik sebagai upaya menambah profit. "Jadi untuk memastikan industri pertahanan ada di jalur yang benar, pelibatan TNI memang dibutuhkan," kata dia.

"Sejumlah kalangan menilai rencana itu bakal mengembalikan TNI pada kegiatan bisnis, sesuatu yang sudah dilarang oleh UU TNI"

Andi tak mempermasalahkan jika pasca pengalihan ke Kementerian Pertahanan, banyak jabatan komisaris di industri pertahanan ditempati para purnawirawan TNI. "Itu praktek yang banyak terjadi di seluruh dunia," ujarnya. Selama bukan perwira aktif, Andi menilai hal itu lazim saja.

Wacana pengalihan industri pertahanan ke Kementerian Pertahanan muncul pada Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan yang sedang dibahas di DPR. Sejumlah kalangan menilai rencana itu bakal mengembalikan TNI pada kegiatan bisnis, sesuatu yang sudah dilarang oleh UU TNI. 

[ TEMPO ]

Habibie dan Mimpi Kembalinya Kejayaan Pesawat RI

"Sudah seharusnya Indonesia unjuk gigi," kata BJ Habibie.

Pesawat N-250, karya IPTN yang kini berganti menjadi PTDI (IPTN)

- Indonesia pernah menikmati kejayaan sebagai salah satu produsen pesawat terbang dengan lahirnya N-250 yang merupakan pesawat regional komuter turboprop rancangan asli IPTN.

Di tangan Bacharuddin Jusuf Habibie, Indonesia dapat dianggap telah sejajar dengan negara-negara pembuat pesawat terbang yang terlebih dahulu memproduksi pesawat terbang, baik untuk tujuan komersil maupun militer.

Mantan Presiden RI, Bacharuddin Jusuf Habibie ini pun mempunya ambisi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia tersebut. Bahkan upayanya telah dimulai dengan mendirikan perusahaan dirgantara, PT Ragio Aviasi Industri (PT RAI). Perusahaan ini akan mengembangkan kembali rancangan pesawat N-250 yang pernah dikembangkan pada tahun 1995.

"Perusahaan Ragio Aviasi Industri dan semua data tentang pesawat N-250 juga masih kita punyai," kata Habibie di Yogyakarta, Kamis 1 November 2012

Menurutnya dalam perusahaan itu, dirinya dipercaya menjabat  Ketua Dewan Komisaris dan siap untuk terlibat aktif dalam pengembangan teknologi pesawat.

"Sudah seharusnya Indonesia unjuk gigi dan bersaing dengan negara lain. Karena menurutnya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia, dapat dimanfaatkan kembali untuk menciptakan kembali pesawat yang pernah dihasilkan IPTN," katanya.

Meski PT RAI telah terbentuk, namun diakui Habibie, proses pengembangan N-250 direncanakan baru akan dilaksanakan 5 tahun mendatang. ”Semoga dalam lima tahun kedepan saya masih sehat. Untuk itu saat ini saya sedang menuliskan pengembangan teknologinya,” ujarnya.