Juni, Regulasi Mobil Hibrida Rampung

Pemerintah segera menyelesaikan peraturan pengembangan mobil berbahan bakar campuran (hibrida) pada Juni mendatang. Regulasi yang akan diterbitkan salah satunya mengatur insentif fiskal untuk kendaraan pengguna energi listrik dan bahan bakar minyak ini. "Pekan ini saya dan Menteri Keuangan akan menyelesaikan masalah ini," kata
Menteri Perindustrian, Mohammad Sulaeman Hidayat, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Setelah peraturan ini selesai dirancang, Hidayat berencana membahasnya bersama pelaku industri otomotif nasional yang bersedia memproduksi jenis mobil ini. Insentif yang besarannya belum ditentukan ini, kata dia, akan diberikan setelah tes pasar selesai. Sebelumnya, salah satu pabrikan mobil nasional, PT Toyota Astra Motor, meminta waktu dua tahun untuk uji pasar. "Tapi kami minta setahun," ujarnya.

Sinyal pengembangan mobil hibrida muncul 8 Mei lalu saat Toyota Astra Motor membawa dua produknya ke Istana Negara. Dua mobil itu, Toyota Camry dan Prius Hibrida, dipamerkan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu Presiden memberi respons positif dan meminta pabrikan menjual mobil hemat bahan bakar ini dengan selisih harga yang tak jauh berbeda dengan mobil biasa.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pun mengatakan pemerintah akan memberi insentif pengembangan mobil ini, di antaranya keringanan bea masuk dan pajak pertambahan nilai barang mewah/PPnBM. Menurut dia, insentif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengalihkan suplai energi ke sumber selain bahan bakar fosil. "Insentif ini membuka jalan tumbuhnya industri otomotif hibrida di Indonesia," ujarnya saat itu.

Mobil hibrida adalah jenis kendaraan yang menggunakan dua sumber energi, yakni bahan bakar minyak dan listrik. Namun rasio penggunaan bahan bakar minyak lebih kecil karena hanya dipakai sebagai pemantik mesin. Selebihnya, mesin digerakkan dengan energi listrik. Saat ini agen tunggal pemegang merek (ATPM) kendaraan di Indonesia masih mengimpor mobil hibrida dari beberapa negara produsen. Harganya cukup mahal, di atas Rp 500 juta. Salah satunya karena pemerintah mengenakan bea masuk 40 persen dan PPnBM sebesar 20-70 persen, baik untuk impor mobil utuh (CBU) maupun terpisah (CKD).

SBY Minta Indonesia Mulai Pakai Mobil Hybrid

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Istana Negara, Jakarta.

  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya peningkatan penggunaan kendaraan hybrid, yang dapat digerakkan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik.

"Untuk jangka pendek kita mendorong penggunaan kendaraan hybrid, yaitu kendaraan yang dapat digerakkan menggunakan BBM maupun tenaga listrik. Jenis kendaraan ini mulai dipasarkan di Indonesia," kata SBY saat menyampaikan pidato tentang kebijakan penghematan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 29 Mei 2012 malam.

Presiden SBY menjelaskan, kendaraan jenis hybrid sangat menghemat penggunaan BBM. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, Presiden menginstruksikan kepada kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan kalangan perguruan tinggi, bersama-sama Kementerian Riset Teknologi (Ristek) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mulai mengembangkan kendaraan listrik buatan dalam negeri.

Guna mendorong percepatan investasi kendaraan hybrid dan kendaraan listrik, pemerintah akan menerapkan kebijakan yang tepat, seperti pemberian kemudahan dan juga insentif fiskal.

Kebijakan itu diharapkan membuat harga kendaraan hemat bahan bakar dapat dijangkau oleh masyarakat, dan dapat bersaing dengan harga kendaraan yang hanya menggunakan BBM, demikian Presiden Yudhoyono.

Hatta: Aksi Anarkis Pengaruhi Investasi

"Kita sendiri saja menolak kekerasan, apalagi investor,"

Ilustrasi iklim investasi (

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengecam aksi-aksi anarkis yang saat ini mulai meresahkan. Hal ini dapat mempengaruhi investasi di Indonesia.

Hatta menambahkan, jika hal tersebut terus terjadi, citra iklim investasi Indonesia yang sedang baik saat ini dapat tercoreng.  "Kita sendiri saja menolak kekerasan, apalagi investor," ujar Hatta di Jakarta, Rabu 16 Mei 2012.

Untuk itu dirinya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat menciptakan situasi kondusif kedepannya. Sehingga iklim investasi dapat terjaga dan terus meningkat. Namun Hatta enggan menyebutkan siapa oknum yang meresahkan masyarakat tersebut.

"Saya imbau  tanpa harus spesifik menyebutkan satu per satu," ujarnya.

Pernyataan Hatta tersebut menanggapi tulisan Wall Street Journal yang menurunkan laporan terkait batalnya konser dari Lady Gaga karena tidak adanya ijin dari kepolisian. Kedatangan Lady Gaga ini semula diawali dari protes dari ormas tertentu.

"Kelompok garis keras dengan sejarah protes penuh kekerasan telah mengancam menggunakan kekuatan fisik untuk mengusir artis itu dari Indonesia," tulis Wall Street Journal.
Tak hanya Wall Street Journal, berita mengenai Lady Gaga ini banyak ditulis media internasional, seperti Washington Post, BBC, Wall Street Journal, The Sun, New York Times, dan juga EOnline.

Sebelumnya diskusi buku Irsad Manji di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta dibubarkan dengan cara kekerasan. Massa yang membawa selebaran Majelis Mujahidin Indonesia itu membawa pentungan, memecahkan kaca dan mengobrak-abrik tempat diskusi. Massa yang rata-rata mengenakan helm dan menutup muka langsung menjebol gerbang besi kantor dan menyelusup masuk menghancurkan apa saja yang ditemui di dekat lokasi diskusi di Banguntapan, Bantul, DIY.

SBY: MP3EI Berjalan, Kemiskinan Turun

Presiden SBY ingin tahu apa yang sudah dilakukan provinsi untuk mengurangi kemiskinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Dok. Kementerian Luar Negeri)

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat, hari ini. Fokus pembahasan rapat ini adalah pengembangan ekonomi di tiga provinsi, NTB, NTT, Bali.

Hadir dalam rapat ini, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, di antaranya Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Selain itu, tampak hadir juga Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

"Saya ingin tahu aktivitas apa saja dan proyek apa saja yang perlu dibantu pemerintah pusat dan provinsi lainnya," kata Presiden SBY, dalam rapat itu.

Kedua, Presiden ingin tahu apa yang sudah dilakukan provinsi untuk mengurangi kemiskinan, baik di NTT, NTB, dan Bali. "Provinsi lain juga harus ikut mendukung pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan," imbuhnya. Artinya, kata SBY, jika MP3EI berjalan baik maka kemiskinan bisa diturunkan.

Khusus untuk NTB, Presiden meminta pemerintahan setempat segera menyelesaikan masalah warga baru yang berasal dari perbatasan dengan Timor Leste. "Masalah ini paling lambat 2014 sudah selesai," kata SBY. Dia meminta, warga baru itu harus segera mendapat tempat tinggal.

 Masterplan MP3EI klik disini

Lahan Masih Jadi Kendala Infrastruktur

Proyek MP3EI yang telah divalidasi Rp490,72 triliun, lebih dari separuh dari target.

Proyek MP3EI yang telah divalidasi Rp490,72 triliun, lebih dari separuh dari target tahun ini. (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

 

 Nilai proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah divalidasi hingga Maret mencapai Rp490,72 triliun, lebih dari separuh dari target tahun ini, Rp600 triliun. Angka tersebut merupakan investasi dari 89 proyek MP3EI yang akan dimulai tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, ke 89 proyek tersebut terdiri dari 39 proyek infrastuktur senilai Rp195,9 triliun dan 50 proyek sektorriil senilai Rp294,78 triliun.

"Ini yang sudah divalidasi, secara garis besar bisa saya sampaikan bahwa sejumlah besar yang kita rencanakan proyek tersebut berjalan," ujar Hatta di kantor Bappenas, Jakarta Kamis 10 Mei 2012.

Hatta juga mengatakan, sedikitnya tiga regulasi yang menghambat dapat diselesaikan pemerintah, sehingga diharapkan akan mempercepat realisasi proyek tersebut. "Ada beberapa yang sedang kami identifikasi untuk diperbaiki," katanya.

Pengadaan lahan lanjut Hatta, masih menjadi hambatan terbesar terakselerasinya proyek MP3EI saat ini. Namun, pemerintah terus berupaya menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.

"Makanya kami akan mengadakan pertemuan khusus mengundang dunia usaha dan gubernur untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang terkendala lahan. Kemudian kami carikan solusinya," katanya.

Dahlan: 8 Penyakit Bangsa Adalah Kemiskinan

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan ada sepuluh penyakit yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga belum sepenuhnya maju. Delapan dari sepuluh penyakit itu adalah kemiskinan. “Dua sisanya korupsi dan infrastruktur,” ujarnya saat berdialog dengan para santri Pondok Pesantren Al-Itihad dan para pengusaha kecil di Cianjur, Jumat, 4 Mei 2012.

Dahlan mengatakan Indonesia kini telah maju berlipat ganda semenjak zaman penjajahan, meski memang tidak seperti apa yang diharapkan. Namun, menurut dia, tingkat perekonomian di Asia Tenggara, 51 persen sudah dipegang oleh Indonesia. “Jadi bisa dibilang perekonomian Indonesia ini kuat dan mampu bersaing,” ujarnya.

Menurut Dahlan, untuk mewujudkan Indonesia maju, diperlukan niat yang istikamah dan konsisten. “Tentu tidak bisa kita lakukan tanpa kerja, kerja, dan kerja,” ujarnya.

Dahlan juga mengingatkan untuk tidak memiliki ambisi yang berlebihan, yang akan menyebabkan kegagalan. “Yang terpenting, kita harus bisa mempelajari nilai tauhid, yakni fokus pada apa yang kita kerjakan,” ujarnya. “Tidak hanya itu, kita harus mampu bersungguh-sungguh atau man jadda wa jada. Dan tentunya dengan ini berujung kepada keberhasilan.”

Dalam kesempatan itu, Dahlan berjanji akan mengusahakan agar para pengusaha kecil yang ada di Jawa Barat berkembang. “Jika memang benar bersungguh-sungguh, kami akan membantu para pengusaha yang memang sebenarnya memiliki potensi,” ujarnya.

Dahlan menyebutkan salah satu perajin yang berpotensi maju adalah perajin tradisional dari tulang-belulang.

Mengapa Dahlan Iskan Menggaji Wartawannya Sangat Kecil?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengatakan bahwa pengusaha harus memiliki strategi dalam menggaji karyawannya. Ia mencontohkan sewaktu ia masih memimpin Jawa Pos. "Saya akui saya menggaji wartawan saya dengan gaji yang kecil. Tapi itu ada strateginya," ujar Dahlan, Selasa, 29 Mei 2012.

Menurut Dahlan, pengusaha harus bisa membedakan antara menggaji kecil karyawan karena kebijakan kantor atau karena proses. Sewaktu mendirikan Radar Lampung sebagai anak dari Jawa Pos, ia menggaji kecil karyawan karena perusahaan tersebut masih baru dan belum berkembang. "Saya tidak malu mengatakan ini. Tapi waktu itu karyawan saya belum dikenal, belum diuji seperti apa kemampuannya. Sedangkan omset perusahaan masih kecil dan sedang berdarah-darah," kata dia.

Ketika karyawan bisa berkembang dan bertahan, di kala omset perusahaan menanjak, maka yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah menaikkan gaji karyawan. "Jadi jangan apa-apa lalu protes. Buktinya karyawan yang mengkritik sekarang gajinya lebih kecil dari karyawan yang lebih banting tulang," ucap Dahlan.

Konsep tersebut harus berbanding terbalik dengan gaji buruh. Karena menurut hasil statistik yang dikutip oleh Dahlan, dalam lima tahun terakhir gaji buruh terus menurun. "Itu harus dipikirkan karena perekonomian tumbuh terus," kata dia.

Ia mengimbau pengusaha agar tidak ragu menggaji besar buruh jika ia produktif. "Jangan takut bangkrut karena pasti ada jalan," ucap dia.