widodo budidarmo. ©museum.polri.go.id
Widodo dilantik sebagai Kapolri pada 26 Juni 1974 di Istana Negara oleh Presiden Soeharto. Dia memegang pucuk pimpinan di Polri hingga 1978.
Selama menjabat sebagai Kapolri, Widodo memiliki sejumlah sepak terjang di bidang operasi. Saat itu, Widodo melihat banyak persoalan penting yang dihadapinya dalam kaitan tugasnya sebagai Kapolri.
Widodo melihat masalah penyelundupan, manipulasi dalam perdagangan, korupsi, dan perdagangan obat-obat bius yang sangat menonjol dan mendapat prioritas untuk diberantas.
Awal Februari 1976, Presiden Soeharto membentuk Tim Penyelesaian dan Penanggulangan Perkara Penyelundupan (TP4). Nama operasi ini adalah 'Operasi 902'.
Situasi pada saat itu memang mengenaskan. Aparat Bea Cukai sering kebobolan oleh aksi para penyelundup, dan tiap tahun negara dirugikan puluhan miliar rupiah. Operasi 902 ini tergolong sukses dengan meringkus sejumlah penyelundup kakap yang kerap melakukan penyelundupan barang-barang elektronik, bahan makanan dan minuman dari Singapura.
Berkaitan dengan penyelundupan tersebut, Widodo juga pernah menggelar 'Operasi Guruh'. Sasaran utamanya adalah penangkapan terhadap mobil atau motor yang diduga hasil selundupan.
Operasi juga terbilang sukses. Sejumlah pelaku ditangkap lalu diproses di pengadilan. Selain Operasi Guruh, Widodo juga banyak menggelar operasi lainnya seperti 'Operasi Halilintar' (kejahatan senjata api), 'Operasi Guntur' (penertiban orang asing), 'Operasi Badai' (narkotika), 'Operasi Petir' (pencurian dengan kekerasan), dan 'Operasi Melati' (pencurian kawat telepon).
Sebagai Kapolri, Widodo juga pernah memimpin langsung Operasi Pengamanan Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR 1978. Selain operasi dalam negeri, Widodo juga pernah menggagas operasi yang bekerja sama dengan luar negeri, terutama dengan Malaysia dan Singapura.
Operasi yang cukup sukses antara lain 'Operasi Tutuka' dan 'Operasi Pecah Rumah' yang berhasil menangkap sejumlah pelaku perompakan besar di perairan Malaysia dan sekitarnya.
